DILEMA MUDIK MAHASISWA DIPUSARAN COVID 19
Oleh:Yohanes Halimaking
mahasiswa seakan berdiri di posisi dilematis yang memberikan pilihan antara pulang ke kampung ataukah menetap di Kos/Kota.
Bencana Global Covid 19 bukan hanya berdampak pada kesehatan saja, tetapi segala aspek-aspek lainnya ikut mengalami perubahan.
Ditengah gempuran Virus corona, berbagai warning terus di himbau oleh Pemerintah pun Organisasi Kesehatan Dunia /WHO dengan berbagai tagar atau Hastag, diantaranya seperti, #Tetap Dirumah, # Jangan Mudik #Bekerja dari Rumah dan lainnya, sebagai upaya menekan laju penyebaran Corona virus tersebut.
Pascah intruksi Presiden dan kepada seluruh Kepala Daerah untuk melakukan karantina Wilayah, Institut Pendidikan dan perguruan tinggi pun ikut memberhentikan kegiatan tatap muka di Kampus maupun Sekolah dengan mengubah teknik pembelajaran secara Virtual.
Dampak ini sangat dirasahkan oleh Mahasiswa, terlebih khusus Mahasiswa yang hidup di kos-kosan ataupun Kontrakan yang harus bayar bulanan ditambah lagi biaya hidup dan kebutuhan Kampus. apalagi kita yang kemampuan orang tua sebra terbatas dan berpenghasilan harian.
Dalam upayah mredam percepatan penyebaran Pandemi ini Pemerintah telah menghimbau agar semua Mahasiswa pun Perantau agar jangan dulu Mudik/pulang kampung, dengan dalil mencegah penyebaran Covid 19.
Situasi ini ibarat petuah Klasik tentang buah Simalakama, “Makan Mati, tidak makanpun mati”. Bagaimana tidak, Kondisi orang tua yang mata pencahariannya Nelayan, atau tukan ojek, supir taxi dan lainnya dilarang utuk beraktifitas/bekerja sedangkan kebutuhan anak(Mahasiswa) terus membukit, sehingga yang terjadi ialah Perang urat saraf.
Orang tua mana yang mau anaknya mati kelaparan di tanah rantau? Tentu tidak, akan tetapi bagaimana mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya?
Mau Jual ikan? Pasarnya sudah ditutup, Mau ngojek? Penumpangnya pada Lockdown semua.
Mahasiswa dalam situasi seperti ini mengalami dilema besar-besaran lantaran akumulasi kebutuhan yang semaking tingggi sedangkan pasokan dan ketersediaan kebutuhan tersebut mengalami stagnasi.
Belum lagi kebijakan konyol datang dari kampus dengan sistem kuliah Online yang sangat membebankan Mahasiswa. Kapan Mahasiswa memikirkan Uang makan, uang Kos ditambah lagi harus membeli Pulsa data untuk memenuhi mahklumat Kampus?
Pemerintah harus melihat ini sebagai suatu masalah yang harus bisa secepatnya diatasi. Apalagi hingg saat ini pembatasan pelayaran Kapal pelni pun sudah diperketat. Bagaimana nasib Mahasiswa?
Untuk membatasi arus mudik Mahasiswa mesti ada langkah prefentif dari Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan selama orang tuanya belum bisa bekerja. Konkritnya Pemerintah Daerah melakuka Koordinasi dengan Wilayah-wilayah domisili mahasiswa untuk mengorgansir dan dan mendata mahasiswanya untuk memberikan perhatian (Jaminan Kehidupan) selama Pandemi ini masih merajalela.
Jangan kemudian Pemerintah terkesan hanya menghimbau dan terus menghimbau tanpa melihat sitiasi yang ada dimasyarakat. Hal yang kita takutkan bersama ialah semakin lama situasi ini memburuk akan enimbulkan dan ledakan sosial dan bisa berujung sabotase ditengah Merebaknya wabah ini.
Disamping Fenomena itu Pemerintah malah mendorong masyarakat tetap tenang dan jangan panik, justru yang menjadi momok ketakutak bukanlah Corona melainkan keberlangsung hidup yang dipangkas oleh Covid 19 ini, maka Pemerintah terlepas dari tugasnya membrantas Virus ini juga melihat dan memperhatikan efek dari kebijakan yang diambil.
Dalam konteks ini upayah membatasi lajunya Mudik Mahasiswa maka Pemerintah harus melakukan :
- Menjamin Kebutuhan Hidup Selama Orang tuanya belum bisa bekerja
- Melakuka Koordinasi dengan pihak kampus agar dalam proses perkuliahaan Online diseauaikan dengan situasi dan kondisi Mahasiswa.
- Terus melakukan Kampanye Sosial secara intens tentang dampak dari Mudik
-Melakukan Koordinasi dengan Lurah/RT/RW Wilayah Kos-kos an untuk terus melakukan pemerikasaan kesehatan secara rutin
Laskar Agustinus 