MENYOAL KEBIJAKAN PUBLIK AKAN CORONA

• 

Berbagai kebijakan terbaik telah dirumuskan para pemangku kepentingan (pemerintah) dalam upaya menanggulangi pencegahan virus corona. Kebijakan tersebut berupa peraturan dan program, mulai dari karantina mandiri, social distancing atau pembatasan sosial, hingga work from home atau melakukan segala aktivitas kerja seperti berdoa, belajar, bekerja dari rumah.

Namun, nampaknya kebijakan yang dilakukan tersebut belum mampu dan mapan dalam mencegah penyebaran virus corona. Malah semakin liar bagi pendemi ini bergerak dan berparasit dari satu tubuh ke manusia lainnya. Terbukti jumlah kasus dan korban dari waktu ke waktu terus bertambah dan meningkat. Dilansir dari CNN Indonesia Senin, 6 April 2020 total kasus ada 2.491, 209 meninggal dan 192 sembuh.

Dari data tersebut, muncul pertanyaan dalam benak kita semua, sekaligus menjadi bahan berefleksi. Kenapa segala kebijakan dan peraturan terbaik yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah belum cukup mapan dan mempan dalam mencegah virus corona?

Hal ini wajar, karena dalam pengaplikasiaan dan penerapan, setiap kebijakan politik akan masalah publik dalam usaha mencari solusi untuk memecahkan masalah-masalah sosial, salah satunya covid-19 (virus corona), tentu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing.

Semakin banyak kelebihan, maka semakin besar potensi atau peluang untuk kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan. Begitupun sebaliknya, semakin banyak kelemahan atau keterbatasan yang dimiliki oleh para decission maker ( pemangku kebijakan), maka semakin kecil peluang untuk mencapai tujuan.

Seperti halnya, kebijakan yang dirumuskan dan diambil para pemangku kebijakan penuh (pemerintah pusat), dalam mengatasi pencegahan pengembluk virus corona. Tentu memiliki kelebihan dan kelemahan atau keterbatasan.

Namun, karena kebijakan yang diambil tersebut belum mencapai tujuan yang sepenuhnya, yaitu belum mampu mencegah dan memutus rantai penyebaran virus corona, maka penulis lebih melihatnya dari sisi kelemahan yang dimiliki kebijakan-kebijakan tersebut (seperti karantina mandiri /karantina wilayah, social distancing hingga work form home) dilihat dari dari prespektif kebijakan publik.

Dilihat dari faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan publik, kekurangan atau keterbatasan tersebut yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi yang dibangun antara pemerintah pusat dan kekuasaan di level daerah tidak berjalan dengan baik bahkan boleh dikatakan stagnan.

Contoh ketika pemerintah pusat belum memberlakukan sistem lockdown, pemerintah daerah seperti Papua melakukan penutupan pintu masuk utamanya, yaitu bandara Sentani (26/3/2020), seiring dengan meningkatnya jumlah kasus di daearah tersebut. Akibatnya, kebijakan sistem karantina wilayah yang dirumuskan tidak berjalan dengan baik dan benar.

Kedua, sumber daya. Dalam hal ini sumber daya manusia dan finansial yang terbatas membuat kebijakan yang diambil pemerintah pusat (keterbatasan tenaga medis, fasilitas dan sumber daya penunjang atau finamsial) membuat kebijakan seperti work from home tidak berjalan dengan efesien dan efektif.

Ketiga, partisipasi publik. Tentu partisipasi publik sangat berpengaruh terhadap penerapan keberhasilan kebijakan. Dalam hal ini, publik harus menaati imbauan, mengikuti dan membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang dibuat oleh pemangku kepentingan. Namum di sini partisipasi publik dalam menaati kebijakan masih minim dikarenakan banyak masyarakat Indonesia yang berpendaptan rendah ke bawah.

Karena pendapatan masyarakata golongan ini hanya semata-mata, untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Maka melawan pemerintah adalah pilihan bagi mereka agar tetap bertahan hidup di tengah pendemi corona.

Keempat, disposisi atau perilaku. Tentu kesadaran dalam menaati imbauan pemerintah dan perilaku pemangku kebijakan sendiri sangat menentukan keberhasilan kebijakan seperti work from home dan social distancing. Namun kesadaraan publik Indonesia yang kadang sadar tapi tahu dan mau melakukan diakibatkan tuntutan ekonomi, juga masyarakat yang acuh tak acuh melanggar himbauan pemerintah, tentu perlu dicarikan solusinya.

Contohnya,  acara resepsi pernikahan yang dilakukan di NTB ditengah pendemi corona juga pemangku kebijakan sendiri yang melanggar aturan dibuat (melakukan rapat di senayan tanggal 30 maret lalu).

Selain dilihat dari faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan publik, kebijakan atau kekurangan kebijakan pemerintah juga dapat dilihat dari metode yang digunakan akan perumusan kebijakan publik akan corona, pendekatan yang diambil pemangku kebijakan penuh (pemerintah pusat) terlalu bersifat top down dan terkesan sentralistis.

Pemerintah pusat lebih sentralistis dalam perumusan kebijikan, serta pendekatan yang digunakan terlalu bersifat top down sehingga pemerintah daerah seperti Papua bersikeras melanggar otoritas demi mencegah penularan virus corona di daerahnya yang seiring dari waktu ke semakin bertambah.

Dari kelemahan-kelemahan kebijakan yang ada, maka penulis mengharapkan dalam rangka mencapai keberhasilan tujuan kebijakan publik akan corona (karantina mandiri/wilayah, social distancing, work from home) dalam memutus rantai penyebaran, yang perlu diperhatikan adalah membangun komunikasi antar pusat dan daerah agar berjalan lebih lancar lagi.

Selain itu, perlu dilakukan pemenuhan kebutuhan pokok kepada masyarakat oleh pemerintah daerah maupun pusat bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, memberikan sosialiasi dalam menumbuh kembangkan kesadaran di media sosial dan juga pemerintah pusat harus lebih memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatasi corona di daerahnya sendiri.